JAKARTA, MATAJAMBI.COM – Kinerja Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, kembali menjadi sorotan publik. Desakan agar dirinya mundur dari jabatan kian menguat setelah terjadinya blackout atau pemadaman listrik total di sejumlah wilayah Sumatera.
Pemadaman tersebut disebut berdampak di berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Batam, Riau, Aceh, Jambi, Lampung, hingga beberapa wilayah lainnya.
Kritik keras terhadap kepemimpinan Darmawan Prasodjo salah satunya datang dari Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah atau Jaga Marwah. Organisasi tersebut menilai persoalan pemadaman listrik meluas tidak cukup hanya diselesaikan dengan permintaan maaf.
Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba, menegaskan bahwa Darmawan dinilai tidak lagi layak memimpin PLN. Terlebih, menurutnya, Darmawan telah cukup lama menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di perusahaan listrik pelat merah tersebut.
“Dia sudah tidak layak lagi memimpin PLN. Apalagi sudah terlalu lama menjabat, enam tahun. Harus dipecat,” ujar Edison Tamba di Jakarta, Minggu (24/05/2026).
Edison yang akrab disapa Edoy juga mendesak PLN memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik total. Menurutnya, blackout telah menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, termasuk pelaku usaha kecil dan sektor industri.
Ia menilai, masyarakat selama ini dituntut untuk disiplin membayar tagihan listrik. Karena itu, ketika gangguan besar terjadi dan merugikan publik, PLN juga harus bertanggung jawab secara nyata.“Bukan hanya meminta maaf soal blackout, tetapi Dirut PLN harus mundur atau dipecat. Masyarakat telat sedikit membayar tagihan listrik langsung diputus, sementara ketika PLN merugikan masyarakat hanya meminta maaf. Jangan seenaknya saja,” tegas Edison.
Selain menyoroti persoalan blackout, Edison juga mengaku mendapat informasi dari internal PLN terkait narasi yang menyebut perusahaan tersebut mengalami kerugian hingga Rp4,3 triliun pada tahun 2025.
Menurut Edison, kabar itu perlu mendapat perhatian serius karena dinilai bertolak belakang dengan narasi yang sebelumnya menyebut laporan keuangan PLN tahun 2025 mencatat keuntungan sekitar Rp7 triliun.
“Kabar ini cukup kontradiktif. Di satu sisi PLN membangun narasi bahwa laporan keuangan tahun 2025 mencatat untung Rp7 triliun. Namun dalam dua hari terakhir, para pegawai justru resah setelah beredar luas narasi berantai mengenai kondisi PLN saat ini,” kata Edoy.
Ia juga mengungkapkan adanya informasi yang beredar di lingkungan internal PLN mengenai arahan kepada para pejabat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pengendalian anggaran perusahaan.