Dokumen untuk PT Lokal
- Proposal Nama Perusahaan: Setidaknya 3-5 opsi
- KTP Pemegang Saham: KTP untuk penduduk lokal
- Rencana Bisnis: Garis besar operasi bisnis Anda
- Anggaran Dasar: Menentukan struktur dan operasi perusahaan
Dokumen untuk Kantor Perwakilan (Representative Office)
- Surat Penunjukan: Untuk menunjuk kepala kantor perwakilan ("CRO")
- Surat Pernyataan: Menyatakan kesediaan CRO untuk tinggal di Indonesia
- Surat Niat: Menyatakan niat membuka kantor perwakilan di Indonesia
- Anggaran Dasar Perusahaan Induk dan Daftar Direksi: Dokumentasi hukum perusahaan induk
- Paspor atau ID yang Valid: Untuk kepala kantor perwakilan
- Surat Kuasa: Untuk mendaftarkan kantor perwakilan
- Surat Referensi dari Atase Perdagangan Indonesia (Kedutaan Besar Indonesia di negara tempat perusahaan induk berada)
- Alamat kantor yang terdaftar
Dokumen untuk PT PMA
- Nama perusahaan Indonesia
- Daftar Kegiatan Bisnis yang Dituju
- Struktur Kepemilikan Saham dan Persentase masing-masing pemegang saham
- Alamat kantor yang terdaftar
- Nomor telepon (jalur Indonesia)
- Dewan Direksi
- Dewan Komisaris
- Modal Disetor
- Paspor atau ID Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham
Persetujuan Nama Perusahaan
Persetujuan nama perusahaan hanya berlaku jika Anda memilih PT PMA sebagai jenis bisnis. Anda dapat melewati langkah ini jika memilih RO. Proses ini memerlukan pengajuan nama perusahaan yang diusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Langkah ini penting karena memastikan bahwa nama yang Anda pilih sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Basis data Kementerian akan meninjau nama-nama yang diusulkan untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan perusahaan lain di Indonesia. Pilihlah nama yang unik, sesuai, dan tidak melanggar merek dagang atau hak kekayaan intelektual yang ada. Durasi proses ini adalah 1 hari kerja, yang menunjukkan estimasi waktu yang dibutuhkan oleh Kementerian untuk meninjau dan menyetujui nama perusahaan yang Anda usulkan.
Akta Pendirian
Dalam proses pendaftaran perusahaan di Indonesia, langkah selanjutnya setelah mengajukan proposal nama perusahaan adalah membuat Akta Pendirian dengan notaris. Dokumen ini menguraikan struktur rinci perusahaan dan memberikan informasi tentang pemegang saham. Durasi untuk pembuatan Akta Pendirian biasanya berkisar antara 3 hingga 7 hari kerja, tergantung pada kompleksitas struktur perusahaan dan ketersediaan notaris yang terlibat. Setelah Akta Pendirian selesai dan ditandatangani, perusahaan dapat melanjutkan proses pendaftaran dengan otoritas terkait untuk memperoleh status resmi dan memulai kegiatan operasionalnya di Indonesia.Mendapatkan Persetujuan dari Kemenkumham
Akta Pendirian yang telah dibuat dengan notaris harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham untuk memperoleh status resmi. Proses ini biasanya memakan waktu 1 hingga 3 hari kerja. Persetujuan ini memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi semua persyaratan regulasi dan diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Setelah disetujui, perusahaan dapat melanjutkan proses perizinan umum untuk mendirikan keberadaan hukum dan memulai operasionalnya di dalam negeri.
Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Mengajukan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yang penting untuk memenuhi kewajiban pajak, biasanya memakan waktu 1 hingga 3 hari kerja. NPWP adalah nomor identifikasi pajak unik yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Indonesia. Ini diperlukan bagi individu dan bisnis yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi regulasi pajak. Proses aplikasi melibatkan pengajuan dokumen dan informasi yang diperlukan ke kantor pajak, di mana NPWP akan diterbitkan setelah persetujuan. Setelah diperoleh, NPWP memungkinkan wajib pajak untuk melakukan berbagai aktivitas terkait pajak, termasuk pelaporan pajak dan pembayaran pajak di Indonesia.
Registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB)