Ini soal sensitivitas dan tanggung jawab moral,” tambahnya.
Dedi juga menyebut bahwa teguran ini bertujuan agar seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk bupati dan wali kota, bisa lebih tertib dalam mengatur agenda pribadi dan dinas, serta tetap menjunjung tinggi aturan yang berlaku.
Baca Juga: Digabung dengan Hasil PSU 21 TPS, Ini Perolehan Suara Terbaru Dedy-Dayat dan Jumiwan-Maidani
Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi seputar perilaku pejabat publik selama masa libur nasional.
Dedi berharap agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang, dan para pemimpin daerah bisa menjadi teladan, baik secara administrasi maupun secara etika.