MUARO JAMBI, MATAJAMBI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar pertemuan bersama para Dai dan Daiyah di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD, Rabu 15 September 2025.
Agenda ini dihadiri oleh sejumlah anggota dewan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), Plt Asisten I, serta Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dicky Ferdiansyah.
Dalam forum tersebut, para Dai dan Daiyah menyampaikan aspirasi kepada DPRD agar dapat menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah terkait harapan mereka untuk diakomodasi dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan karena pendapatan yang diterima selama ini dianggap belum sebanding dengan tugas dan tanggung jawab di lapangan.
Ketua DPRD Muaro Jambi, H. Aidi Hatta, S.Ag, dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mengakui bahwa formasi PPPK khusus bagi Dai dan Daiyah memang belum tercantum dalam struktur resmi berdasarkan keterangan dari BKD.
Meski begitu, pihak DPRD berkomitmen untuk terus memperjuangkan hal tersebut agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten.
“DPRD akan terus mendorong agar para Dai dan Daiyah bisa masuk dalam formasi PPPK. Selain itu, kami juga meminta Pemkab untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka, karena beban kerja di lapangan cukup berat,” ujar Aidi Hatta.Dalam keterangannya, Aidi Hatta juga menyoroti rendahnya honor yang diterima para Dai dan Daiyah di Kabupaten Muaro Jambi.
Saat ini, penghasilan mereka berkisar antara Rp800 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan, jumlah yang dinilai masih jauh dari layak mengingat kontribusi besar mereka dalam pembinaan umat dan pembangunan karakter masyarakat.
“Idealnya, penghasilan mereka minimal Rp1,5 juta per bulan. Kita berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan penyesuaian agar kesejahteraan para Dai dan Daiyah meningkat,” tegasnya.
Data terakhir menunjukkan, terdapat sekitar 160 Dai dan Daiyah yang aktif melaksanakan tugas dakwah di berbagai wilayah Kabupaten Muaro Jambi.
Pertemuan ini menjadi wadah penting bagi DPRD untuk menampung aspirasi mereka sekaligus mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah dalam memperjuangkan status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan para pendakwah tersebut.