Metronews

Ketua DPRD Jambi Dukung Digitalisasi Parkir, Optimistis Tingkatkan PAD dan Lindungi Jukir

0

0

matajambi |

Rabu, 25 Jun 2025 21:41 WIB

Reporter : Adri

Editor : Adri

Ketua DPRD Jambi Dukung Digitalisasi Parkir, Optimistis Tingkatkan PAD dan Lindungi Jukir - (IST)

Berita Terkini, Eksklusif di Whatsapp

+ Gabung

JAMBI, MATAJAMBI.COM - Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyambut baik langkah Pemerintah Kota Jambi yang mulai menerapkan sistem pembayaran parkir berbasis digital melalui QRIS.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi terobosan penting untuk memperkuat transparansi keuangan, menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberi perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi para juru parkir (jukir).

“Kami mendukung penuh penerapan sistem non-tunai ini. Bukan hanya efisiensi yang kita dapatkan, tapi juga kepastian keadilan bagi pemerintah maupun juru parkir di lapangan,” ujar Kemas Faried saat menghadiri Apel Akbar Juru Parkir se-Kota Jambi di Lapangan Kantor Wali Kota, Rabu 25 Juni 2025.

Faried menegaskan bahwa digitalisasi parkir merupakan langkah nyata dalam perbaikan tata kelola sektor transportasi.

Ia menilai, keterlibatan langsung para jukir dalam proses transisi menuju sistem digital menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemasukan, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan pekerja.

Pemerintah Kota Jambi disebut juga telah menyiapkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi jukir, bahkan memberikan program penghargaan berupa kesempatan umrah, yang dinilainya sebagai bentuk perhatian luar biasa terhadap mereka.

Berdasarkan data yang diungkap Faried, potensi PAD dari sektor parkir di Kota Jambi sebenarnya bisa menyentuh angka Rp20 miliar per tahun.

Namun, realisasi penerimaan selama ini baru sekitar Rp6 miliar. Dengan adanya sistem pembayaran non-tunai yang lebih akuntabel, ia optimistis target tersebut dapat tercapai.

Selain meningkatkan pendapatan daerah, penerapan sistem digital diharapkan mampu mengurangi praktik parkir ilegal dan aktivitas premanisme yang selama ini kerap meresahkan masyarakat. DPRD juga mendukung pembentukan tim terpadu untuk melakukan penertiban sekaligus mengawal sosialisasi aturan baru ini.

“Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, kita ingin menjadikan sistem ini sebagai model pengelolaan parkir yang profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sumber :

Share :

KOMENTAR

Konten komentar merupakan tanggung jawab pengguna dan diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Komentar

BERITA TERKAIT


BERITA TERKINI


BERITA POPULER