Pada 7 Agustus mendatang, Mahkamah Agung akan mendengar banding pemerintah terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan pemulihan kuota pekerjaan tersebut. Perdana Menteri Hasina telah meminta mahasiswa untuk bersabar hingga keputusan tersebut keluar.
Berbagai kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat, telah mendesak Bangladesh untuk melindungi para pengunjuk rasa yang berdemonstrasi secara damai dari kekerasan.*