Langkah darurat tersebut dilakukan agar kondisi jalan tetap dapat dilalui masyarakat sambil menunggu penanganan permanen melalui skema anggaran yang lebih besar.Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyusun prioritas secara cermat. Ruas yang tingkat kerusakannya lebih mendesak dan memiliki dampak besar terhadap mobilitas masyarakat akan menjadi perhatian utama.
Dengan penanganan bertahap, Dinas PUTR Provinsi Jambi berharap kondisi jalan di wilayah tersebut dapat terus membaik dan tidak semakin menghambat aktivitas warga.
Terkait Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat, Iwan Rahmadi mengatakan perbaikannya direncanakan melalui usulan Dana Instruksi Presiden atau Inpres.
Skema Inpres dinilai menjadi salah satu peluang penting untuk menangani ruas jalan daerah yang membutuhkan biaya besar. Dengan dukungan pemerintah pusat, perbaikan Jalan Padang Lamo diharapkan dapat dilakukan lebih maksimal.
“Kami mengimbau masyarakat untuk bersabar. Penanganan dilakukan bertahap. Jalan Padang Lamo akan kami usulkan ke pemerintah pusat pada Mei, dengan target pengerjaan dimulai tahun ini setelah proyek APBD selesai,” ujar Iwan.
Dinas PUTR Provinsi Jambi juga berharap dukungan dari anggota DPR RI daerah pemilihan Jambi untuk ikut mengawal usulan tersebut ke kementerian terkait.Dukungan dari pemerintah pusat dinilai sangat penting agar penanganan infrastruktur jalan daerah dapat berjalan lebih cepat, terutama untuk ruas-ruas strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Setelah menyelesaikan survei di wilayah barat dan tengah, tim Dinas PUTR Provinsi Jambi akan melanjutkan kegiatan peninjauan ke wilayah timur.
Survei lanjutan tersebut mencakup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat mulai Senin (20/4/2026).
Melalui survei ini, Pemprov Jambi berupaya menyusun peta jalan perbaikan infrastruktur secara lebih terarah. Pemetaan kondisi jalan diperlukan agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan setiap penanganan infrastruktur memberi dampak nyata terhadap peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.