GUINEA, MATAJAMBI.COM - Direktur Jenderal Badan Investigasi Keuangan Nasional (ANIF) Guinea Khatulistiwa, Baltasar Engonga, ditangkap setelah muncul tuduhan bahwa ia merekam lebih dari 400 video seks yang melibatkan istri-istri tokoh publik terkemuka di negara tersebut.
Skandal ini terungkap saat investigasi terpisah terhadap tuduhan penipuan yang melibatkan Engonga, 54 tahun, sedang berlangsung. Dalam penggeledahan di rumah dan kantornya, pihak berwenang menemukan sejumlah besar CD yang berisi rekaman-rekaman eksplisit.
Orang-orang yang terkait dalam video ini termasuk para pasangan pejabat tinggi, seperti istri Direktur Jenderal Kepolisian, anggota keluarga dekat, dan kerabat dari tokoh-tokoh pemerintah senior, termasuk saudara perempuan Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dan istri beberapa menteri.
Rekaman-rekaman tersebut dilaporkan memperlihatkan pertemuan di berbagai lokasi, termasuk kantor Engonga, dengan beberapa di antaranya menampilkan bendera nasional di latar belakang.
Baca Juga : Densus 88 AT Polri Tangkap Tiga Terduga Teroris Anshor Daulah Jateng
Meskipun rekaman tersebut dikatakan bersifat sukarela, beberapa video telah bocor secara online, memicu kemarahan publik dan sorotan intens dari media lokal. Media setempat, Ahora EG, menggambarkan skandal ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Guinea Khatulistiwa, mengungkapkan apa yang disebut sebagai “pelanggaran mencolok” terhadap standar etika oleh seorang pejabat tinggi.
Engonga, yang dikenal dengan julukan “Bello,” kini menjadi pusat kontroversi nasional dengan tuduhan yang melibatkan berbagai tokoh profil tinggi.
Jaksa Agung Guinea Khatulistiwa, Nzang Nguema, menanggapi skandal ini dengan menyatakan bahwa hubungan sukarela tanpa paksaan tidak dianggap sebagai tindak pidana di bawah hukum yang berlaku. Namun, ia menyampaikan kekhawatiran tentang risiko kesehatan masyarakat dan menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung untuk melaporkan setiap kasus yang tidak bersifat sukarela atau kekerasan.
Jaksa Agung juga mengingatkan akan risiko penyakit menular seksual yang mungkin muncul dari aktivitas Engonga, menambahkan urgensi pada respons pemerintah.
Menyusul skandal ini, pemerintah segera memberlakukan penangguhan bagi pejabat yang terlibat dalam perilaku seksual di kantor kementerian sebagai bagian dari sikap “nol toleransi” terhadap tindakan yang mengorbankan kepercayaan publik.