JAMBI, MATAJAMBI.COM – Sejumlah pemuda dan masyarakat Jambi angkat bicara terkait pernyataan yang disampaikan Tiyo Ardianto. Mereka menilai pernyataan tersebut telah melampaui batas kritik yang sehat dalam ruang demokrasi dan berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Menurut Muhammad Muhlisin Yusuf, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut harus tetap dijalankan dengan tanggung jawab moral, etika publik, serta argumentasi yang berbasis fakta dan data.
“Hei Tiyo Ardianto, demokrasi memang membutuhkan kritik, namun kritik juga membutuhkan argumentasi yang kuat, data yang utuh, dan bahasa yang mencerminkan intelektualitas,” kata Muhlisin Yusuf, Senin (15/06/26).
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai kritik yang disampaikan harus memiliki tujuan yang jelas untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Saya mempertanyakan kepada Anda, apakah kritik yang disampaikan benar-benar bertujuan untuk membangun perbaikan atau justru lebih banyak menghadirkan provokasi yang memecah belah rakyat Indonesia?,” tegas Muhlisin.
Lebih lanjut, Muhammad Muhlisin Yusuf menilai sejumlah pernyataan yang dilontarkan Tiyo Ardianto tidak lagi berada dalam koridor kritik terhadap kebijakan publik. Menurutnya, narasi yang dibangun telah bergeser menjadi serangan terhadap pribadi Presiden dan berpotensi mencederai etika komunikasi politik.
“Ucapan Anda bukan lagi sekadar mengkritisi terhadap kebijakan, melainkan telah menyentuh ranah personal Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan etika komunikasi publik,” bebernya.
Ia mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan kritik yang disertai gagasan, alternatif kebijakan, dan solusi konkret. Bukan kritik yang hanya mengandalkan sindiran, ejekan, atau narasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Kritik yang baik seharusnya menawarkan solusi, bukan hanya melontarkan sindiran,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya menyatakan sikap tegas terhadap rencana kegiatan yang dinilai berpotensi menjadi ruang penyebaran narasi provokatif dan memperuncing polarisasi di tengah masyarakat.
“Kami, pemuda dan masyarakat Jambi, menolak dengan tegas adanya kegiatan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan karena anti terhadap kritik, melainkan sebagai bentuk komitmen menjaga persatuan, ketertiban, dan kondusifitas daerah. Menurutnya, Jambi harus tetap menjadi ruang yang sehat untuk bertukar gagasan tanpa harus diwarnai ujaran yang memecah belah.