JAMBI, MATAJAMBI.COM - Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mencapai kesepakatan terkait pembahasan tapal batas wilayah kedua daerah.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan batas daerah yang digelar di Orchardz Hotel Jayakarta, Senin 18 Mei 2026.
Rapat itu turut dihadiri Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bupati Muaro Jambi, perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang diwakili Sekretaris Daerah Batang Hari, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam keterangannya, Gubernur Al Haris menyebut pembahasan tapal batas antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi berjalan lancar dan kondusif. Bahkan, kedua daerah disebut telah sepakat menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Hari ini kami khusus membahas tentang tapal batas Batang Hari dan Muaro Jambi. Keduanya sudah ada kesepakatan dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Kemendagri,” ujar Al Haris.
Menurutnya, baik Pemerintah Kabupaten Batang Hari maupun Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memiliki komitmen yang sama untuk menerima apapun keputusan yang nantinya ditetapkan oleh Kemendagri demi menjaga kondusivitas daerah dan keberlanjutan pembangunan.
“Keduanya sepakat apapun nanti keputusan dari Kemendagri akan menerima dan tetap mengawal pembangunan daerah masing-masing,” lanjutnya.
Al Haris juga memastikan bahwa pembahasan batas wilayah tersebut tidak menimbulkan konflik ataupun persoalan serius di antara kedua pemerintah daerah. Ia menilai komunikasi yang baik menjadi kunci terciptanya kesepahaman dalam penyelesaian tapal batas tersebut.
“Saya kira ini tidak ada masalah. Kami juga akan mencoba menyebarkan informasi terkait apa yang nantinya menjadi keputusan dari Kemendagri,” tutupnya.
Penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi dinilai penting untuk memberikan kepastian administrasi wilayah, mendukung percepatan pembangunan, hingga meminimalisasi potensi sengketa wilayah di masa mendatang.
Keputusan final nantinya akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.